ICW: Awasi! Argo Rekening Partai Sudah Mulai Jalan

Sepuluh Partai Politik beserta nomor urutnya saat ini telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertarung dalam Pemilu 2014. Strategi politik saat ini sudah mulai dirancang sekaligus dijalankan. Logistik pemilu berupa dana kampanye juga mulai ditimbun.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa saat ini partai politik masih sangat leluasa mengeruk sebanyak mungkin dana politik untuk dijadikan amunisi kemenangannya. Bahkan diduga transaksi gelap juga mulai terjadi. Hal tersebut dikarenakan belum ditetapkannya peraturan KPU mengenai dana kampanye.
"Parahnya, saat ini argo rekening partai sudah mulai berjalan seiring dengan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu 2014," kata koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, Jumat (25/1/2013).
Abdullah mengatakan bahwa memang ada beberapa alasan yang tidak bisa dikesampingkan dari terlambatnya pembuatan aturan dana kampanye oleh KPU. Antara lain revisi atas UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang belum tuntas. Disisi lain, ICW juga menilai bahwa DPR juga kooperatif dalam forum konsultasi penetapan beberapa peraturan KPU untuk penyelenggaraan pemilu 2014. Sehingga DPR bisa mengatur peraturan dana kampanye tersebut. "Akhir-akhir ini diketahui DPR menjadi penghambat utama progresivitas pengaturan dana kampanye. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena pengaturan dana kampanye merupakan hal yang sangat sensitif bagi partai dalam pengaturan logistik politik mereka," tutur Abdullah.
"Apalagi beredar rumor, dalam draft pengaturan dana kampanye oleh KPU, akan ada pembatasan belanja dana kampanye parpol. Sehingga beberapa anggota komisi II DPR menolak dan menghambat peraturan tersebut," tambahnya.
ICW juga menilai bahwa Pemilu 2014 diprediksi akan sangat mahal dan perputaran uang dana kampanye akan sangat tinggi. Mengingat meningkatnya batasan sumbangan dana kampanye yang diperbesar dalam UU Partai politik, maupun UU Pemilu legislatif, dimana jika pada Pemilu 2009, sumbangan untuk kategori ini dibatasi maksimum Rp 4 miliar, namun untuk Pemilu 2014 dibatasi maksimum Rp 7,5 miliar.
"Karena itu, mengingat pengaturan teknis dana kampanye merupakan hal penting dalam membangun aspek transparansi dan akuntabilitas yang lebih substansial menyangkut dana kampanye, maka KPU harus segera membuat peraturan KPU mengenai dana kampanye terkait mekanisme laporan, standarisasi dan teknis pengaturan dana kampanye," pungkas Abdullah.